Gresik – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik mengadakan Evaluasi Pembinaan Perpustakaan Sekolah Negeri pada Selasa (14/7/2026) di Ruang Preservasi Lantai 2. Kegiatan yang diikuti 20 pengelola perpustakaan SD Negeri dan SMP Negeri ini dibuka oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik, Budi Raharjo, S.H., M.Sos., dengan menghadirkan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik, Komsatun, S.Sos., dan Sudadi, S.E., M.M., sebagai narasumber. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas perpustakaan sekolah sekaligus mendukung peningkatan Indikator Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Gresik.
Dalam paparannya, Budi Raharjo menyampaikan bahwa pembinaan perpustakaan sekolah menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan nilai IPLM Kabupaten Gresik yang saat ini berada pada angka 6,42. Menurutnya, perpustakaan sekolah memiliki peran penting dalam mendukung capaian indikator IPLM, baik melalui dimensi kepatuhan yang mencakup koleksi dan sumber daya manusia (SDM), maupun dimensi kinerja yang meliputi layanan dan pengelolaan perpustakaan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan Kecakapan Dasar Abad ke-21, yang meliputi literasi dasar, kompetensi, dan karakter peserta didik. Untuk mewujudkannya, perpustakaan sekolah perlu bertransformasi menjadi jantung pembelajaran abad ke-21, yaitu pusat pembelajaran aktif yang berkolaborasi dengan guru dalam mengembangkan keterampilan siswa. Perpustakaan juga diharapkan mampu membekali peserta didik dengan literasi digital agar dapat memanfaatkan gawai secara bijak dan terhindar dari penyalahgunaan internet, seperti judi daring maupun konten pornografi.
Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari pengelola perpustakaan sekolah. Beberapa persoalan yang mengemuka antara lain kondisi sarana perpustakaan yang belum memadai, keterbatasan SDM pengelola, hingga kebutuhan pengembangan layanan perpustakaan digital.
Menanggapi kondisi perpustakaan yang masih membutuhkan renovasi, Budi menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini masih memprioritaskan penyediaan ruang kelas yang layak. Meski demikian, usulan renovasi perpustakaan akan terus diperjuangkan agar dapat direalisasikan secara bertahap.
Menjawab usulan mengenai pengembangan aplikasi pembelajaran berbasis buku elektronik, Budi menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan sebelumnya pernah bekerja sama dengan platform Kubuku. Dispusip akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk mengkaji peluang kolaborasi serupa, termasuk pemanfaatan fitur yang dapat memantau aktivitas membaca pengguna sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya baca.
Terkait keterbatasan tenaga pengelola perpustakaan, Budi mengakui bahwa sebagian besar sekolah masih menugaskan guru sebagai pengelola perpustakaan sehingga pelayanan belum dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, Dispusip akan terus mengadvokasi pemerintah pusat agar terdapat dukungan kebijakan, termasuk pemberian insentif bagi guru yang merangkap sebagai pengelola perpustakaan. Selain itu, pada tahun 2027 Dispusip juga berencana menyelenggarakan bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan sekolah agar kompetensinya semakin diakui.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik, Komsatun, S.Sos., menegaskan bahwa regulasi mengenai penyelenggaraan perpustakaan sekolah telah tersedia melalui berbagai peraturan daerah maupun peraturan bupati. Menurutnya, tantangan utama saat ini terletak pada implementasi di sekolah, khususnya dalam pemanfaatan anggaran dan penyediaan SDM.
Ia menjelaskan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah memberikan ruang bagi sekolah untuk mengalokasikan anggaran bagi perpustakaan. Karena itu, komunikasi antara kepala sekolah dan bendahara menjadi hal penting agar pengembangan perpustakaan dapat menjadi prioritas. Komsatun juga mendorong sekolah untuk memanfaatkan momentum reses anggota DPRD dengan menyampaikan kebutuhan perpustakaan melalui aspirasi di daerah pemilihan masing-masing. Ia turut mengapresiasi kinerja Dispusip Kabupaten Gresik yang dinilai konsisten melakukan pembinaan dengan didukung data yang lengkap dan terukur.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik, Sudadi, S.E., M.M., membagikan pengalaman hasil kunjungan kerja ke sejumlah perpustakaan daerah, salah satunya di Kabupaten Madiun. Menurutnya, keberhasilan pengembangan perpustakaan tidak selalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga dapat diwujudkan melalui kemitraan dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Ia mencontohkan pengembangan fasilitas perpustakaan di Kabupaten Madiun yang memperoleh dukungan CSR sehingga mampu menghadirkan ruang baca yang nyaman, ruang kerja bersama (co-working space), ruang pelatihan, hingga mini theater. Sudadi berharap sekolah maupun pemerintah daerah dapat lebih kreatif menyusun proposal kerja sama kepada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Gresik guna mendukung peningkatan kualitas perpustakaan.
Melalui kegiatan evaluasi ini, Dispusip Kabupaten Gresik berharap terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, DPRD, sekolah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan perpustakaan sekolah yang berkualitas sebagai pusat literasi dan pembelajaran abad ke-21, sekaligus mendukung peningkatan Indikator Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Gresik.
